BINTAN | WARTA RAKYAT – Dalam rangka mengevaluasi kembali pelaksanaan Aplikasi Si Cantik sekaligus penerapan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang penerbitan Surat Rekomendasi untuk pembelian jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan. Maka pemerintah Kabupaten Bintan menggelar Rapat Koordinasi untuk melakukan pembahasan lebih lanjut, Kamis (27/06) di Ruang Rapat II Bandar Seri Bentan.
Membuka Rakor tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Ronny Kartika menyampaikan bahwa Rakor ini membahas dua tema yaitu terkait dengan kondisi faktual di lapangan yang mana terjadi gangguan pada sistem Si Cantik dan juga terkait dengan regulasi dari BPH Migas yang sudah harus dijalankan.
Pada prinsipnya masyarakat saat ini ingin terlayani dengan baik dan untuk prosedural teknis sudah menjadi tugas Pemerintah yang harus bisa menyediakan Bahan Bakar Minyak dan memastikan masyarakat bisa merasakan secara merata. Terkait hal tersebut apabila merujuk kepada Perbup yang sudah disusun dan ketika terjadi error pada sistem, maka pelaksanaan harus kembali ke manual hingga sistem kembali normal.
Sementara Wakil Bupati Bintan Ahdi Muqsith yang memimpin Rakor mengatakan bahwa permasalahan yang dihadapi harus diberikan respon yang cepat dan maksimal karna menyangkut kebutuhan masyarakat luas terutama nelayan. Dirinya juga menyampaikan untuk sistem online secara nasional saat ini memang sedang mengalami error. Terkait Peraturan BPH Migas tersebut, Osit mengatakan bahwa yang itu sudah baku dan harus dilaksanakan.
“Secara nasional memang saat ini sedang error. Tapi harus direspon cepat agar masyarakat tidak menunggu. Terkait aturan, yang sudah baku kita laksanakan sepenuhnya” ungkap Osit.
Dirinya juga menyampaikan untuk saat ini yang harus dipersiapkan analisis dari masyarakat sehingga bisa dipermudah dalam mendapatkan BBM dengan berbagai macam regulasi. Harus segera dilaksanakan secara manual sebab sistem online yang sedang mengalami kendala.
