TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Polemik harga tiket ferry internasional Batam-Singapura masih terus berlanjut. Pihak DPRD Kepri kembali menyuarakan aspirasi masyarakat dan pengusaha yang keberatan dengan tarif tinggi yang saat ini diberlakukan.
Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, menegaskan bahwa pihaknya telah mengkritik operator kapal agar segera menurunkan tarif.
“Persoalan tiket kapal ferry internasional Batam-Singapura ini sudah kami kritisi agar segera diturunkan tarifnya,” ujarnya, Rabu (19/6).
Di sisi lain, operator kapal meminta kaji ulang tarif karena mereka mengalami kerugian akibat pandemi COVID-19 selama periode 2021 hingga awal 2023. DPRD Kepri memaklumi kondisi tersebut, namun tetap mendorong penyesuaian tarif yang lebih wajar.
“Walaupun kebijakan harga tiket ini atas wewenang pemerintah pusat, namun dari kalangan pengusaha dan masyarakat merasa keberatan dengan harga tarif yang dipatok oleh operator kapal tersebut,” jelas Wahyu.
Lebih lanjut, Wahyu mengungkapkan bahwa DPRD Kepri telah mengambil langkah untuk menurunkan tarif ke level yang lebih normal, yaitu sekitar Rp 400 ribuan.
Jika terpaksa ada kenaikan, ia mengusulkan agar tarif idealnya berada di angka Rp 600.000, tidak sampai dua kali lipat harga sebelumnya.
Selain itu, DPRD Kepri mendorong agar operator kapal membeli bahan bakar di Indonesia saja, bukan di Singapura. Hal ini dinilai sebagai salah satu faktor penyebab tingginya harga tiket ferry.
“Saya rasa perlu ada solusi yang konkret dan tepat atas persoalan yang sudah lama ini,” tegas Wahyu.
Penurunan harga tiket ferry Batam-Singapura diharapkan dapat memberikan angin segar bagi sektor pariwisata di Kepulauan Riau.
Hal ini juga dapat membantu meringankan beban masyarakat yang sering bepergian ke Singapura untuk berbagai keperluan
Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Guntur Sakti, menyikapi polemik tarif tiket feri tujuan Batam – Singapura. Menurutnya, sektor wisata jadi salah satu yang paling terdampak.
Pihaknya telah melakukan simplikasi. Di ekosistem pariwisata, Batam hingga Kepri menghadapi satu masalah utama.
“Tentunya yaitu aksesibilitas atau ukuran kemudahan lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya melalui sistem transportasi,” pungkasnya. (*)
