BATAM | WARTA RAKYAT – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepri, Sirajudin Nur menilai Anggaran Pemprov Kepri sangat terbatas terhadap perpustakaan daerah. APBD Kepri menurutnya tidak memprioritaskan pengembangan kualitas dan kuantitas perpustakaan daerah.
Tenaga Pustakawan juga terbatas karena minimnya anggaran untuk membiayai kegiatan Diklat-Diklat Kepustakaan
Hal ini dinilai sangat memperngaruhi tingkat literasi yang cukup rendah di Provinsi Kepri khususnya, dan masyarakat di hinterland umumnya yang tidak tersedia fasilitas perpustakaan.
Rendahnya kualitas dan kuantitas perpustakaan milik daerah dapat dilihat dari kurangnya ketersediaan bahan bacaan, fasilitas penunjang yang tidak tersedia, ruang baca yang terbatas, dan belum mengadopsi teknologi digital serta keterbatasan jumlah perpustakaan di kabupaten / kota / desa desa yang di Kepulauan Riau.
Sirajudin Nur mendesak Pemda untuk menggandeng pihak swasta dalam penyelenggaraan kepustakaan daerah baik untuk pengembangan kualitas maupun untuk menambah jumlah perpustakaan di Kabupaten/Kota.
Pihak Swasta dapat berperan untuk memenuhi kebutuhan Perpustakaan di Kepri melalui program dana CSR nya. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian swasta untuk meningkatkan literasi di Kepri.
“Kita tidak bisa harapkan pemda akan memenuhi semua kebutuhan masyarakat akan perpustakaan yang berkualitas termasuk membangun perpustakaan di pulau pulau yang ada di Kepri, jadi solusinya kita bisa mengajak pihak swasta untuk ikut berkontribusi membantu masyarakat kita agar pintar, cerdas dan berilmu pengetahuan melalui penyediaan fasilitas perpustakaan di daerah,” ujarnya kepada awak media.
