BATAM | WARTA RAKYAT – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Riau, Said Sudrajad mendampingi Komisi II DPRD Kepri menemui manajemen PT. Pertamina Patra Niaga Kantor Cabang Kota Batam, Kamis (21/9/2023).
Selain DKP, tampak hadir juga perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Kepri.
Said mengatakan, pencabutan izin penyaluran BBM subsidi di SPBU Kabil menyebabkan distribusi BBM subsidi ke nelayan di Kecamatan Nongsa, Kota Batam terganggu.
“Kami mendampingi Komisi II karena nelayan sudah mulai mengeluhkan kelangkaan BBM subsidi imbas pencabutan izin SPBU Kabil,” katanya.
Said pun meminta agar Pertamina menemukan solusi untuk memastikan distribusi BBM subsidi nelayan kembali normal.
“Kita berharap distribusi BBM subsidi kembali normal karena ini modal utama nelayan untuk melaut,” pintanya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin menerangkan, masih banyak nelayan yang tidak dapat mengakses BBM subsidi.
Bukan hanya nelayan, kondisi serupa juga dialami oleh masyarakat pesisir yang sebagian besar masih menggunakan penerangan listrik tenaga diesel atau genset.
“Saya sampaikan juga terkait masyarakat di pulau-pulau yang penerangannya menggunakan genset, mereka tidak pakai BBM subsidi,” terangnya.
Politisi PKS itu pun berharap agar Pertamina mengatasi kelangkaan BBM subsidi imbas pencabutan izin SPBU Kabil.
Menurutnya, Pertamina harus memastikan kelancaran distribusi BBM subsidi ke nelayan, petani, dan masyarakat pesisir.
“SPBU Kabil yang sekarang ini kena sanksi tidak boleh melayani BBM subsidi karena dokumennya tidak lengkap berimbas kepada para nelayan di Nongsa. Kami minta ada solusinya,” pungkasnya.
