TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin mengaku geram dengan Bulog yang menaikkan harga beras medium SPHP.
Wahyu mengatakan, sebagai bagian dari pemerintah, Bulog seharusnya tidak latah menaikkan harga beras medium mengikut pasaran.
“Perlu diingat, Bulog itu bertugas menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Tidak seharusnya latah ikut-ikutan,” katanya melalui saluran seluler, Jum’at (8/9/2023).
Politisi PKS itu pun meminta Bulog mengusulkan pembatalan kenaikan harga beras ke Badan Pangan Nasional.
“Kita masih dalam semangat pemulihan ekonomi. Di pasaran harga beras medium dan premium juga lagi mahal, alangkah baiknya kenaikan harga beras medium itu dibatalkan,” pintanya.
Sebelumnya, Asisten Manager SCPP Bulog Cabang Kota Tanjungpinang, Halim Lubis menyampaikan adanya penyesuaian harga beras medium SPHP.
Penyesuaian harga itu merupakan keputusan Badan Pangan Nasional dalam surat keputusan nomor 187/TS. 02.02/K/8/2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras SPHP.
Harga beras medium SPHP menjadi Rp10.250 per kg dari gudang dan Rp11.500 di eceran.
Sebelumnya, harga beras medium SPHP Rp8.600 per kg dari gudang dan Rp9.950 di eceran.
“Jumlah itu untuk memenuhi kebutuhan di Tanjungpinang, Bintan, Anambas, Lingga, dan Natuna untuk 5 bulan kedepan,” katanya, Senin (4/8/2023).
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri, Darwis Sitorus menerangkan, beras masuk dalam 10 komoditas yang penyebab inflasi di Kepri.
Sebagai daerah kepulauan yang minum lahan pertanian, Kepri sangat bergantung terhadap pasokan beras dari daerah lain.
Kondisi ini pula lah yang menyebabkan harga beras di Kepri sangat rentan mengalami kenaikan jika daerah penghasil mengalami gangguan.
“Itu sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan melakukan impor. Kepri kan masih jauh dari kata swasembada, terbatas lahan-lahan untuk sawah,” katanya, Jum’at (1/9/2023).
