BATAM | WARTA RAKYAT – Pemerintah Kota Batam melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Batam menggelar Rapat Koordinasi Tim Kewaspadan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (17/5/2023).
“Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menyambut baik TKDPD dan FKDM, sebagai upaya menangkal segala potensi Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Kota Batam , serta mendorong stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Firmansyah mewakili Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.
Adapun kewaspadaan dini di daerah sendiri guna mengantisipasi berbagai bentuk ATHG, dengan pencegahan dini baik langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 tahun 2018 tentang Kewaspadaan dini.
ATGH dapat dipahami sebagai tindakan baik dari dalam maupun luar negeri, yang dinilai dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI dan kepentingan Nasional di berbagai aspek.
“Batam sebagai kota industri dengan posisi yang sangat strategis, serta dengan penduduk yang multikultural, maka perlu kerja sama yang solid untuk menjaga keamanan. Agar pembangunan dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Pihaknya menyampaikan Rakor kewaspadaan dini ini menjadi penting terselenggara, terutama jelang tahun politik 2024 mendatang.
“Diharapkan TKDPD dan FKDM dapat berkoordinasi secara efektif, sehingga dapat memberi informasi dan masukan terhadap situasi wilayah dalam bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pertahanan dan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM) kepada Pemerintah Daerah,” ujarnya.
Nantinya informasi yang diberikan tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dan keputusan, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
Kemudian, rapat koordinasi dan diskusi dilanjutkan dengan penyampaian materi dari narasumber, Koordinator Operasi Intelijen Binda Kepri, Suko Suharnata, mengenai potensi ancaman tantangan, hambatan dan gangguan pemilu 2024 di Provinsi Kepri.
