BATAM | WARTA RAKYAT – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah memberlakukan Kurikulum Merdeka Belajar sejak tahun 2022.
Kurikulum ini memberikan keleluasaan kepada guru untuk membuat rencana tindakan pembelajaran dalam meningkatkan inovasi serta menjalankan rencana pembelajaran.
Selain itu, kurikulum ini juga dimaksudkan untuk menggali potensi terbesar para guru-guru sekolah dan murid serta meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri.
Untuk mencapai tujuan itu, para guru dan murid diperbolehkan untuk menggunakan media belajar yang relevan dan interaktif, termasuk media sosial Tiktok, Youtube, dan sejenisnya.
Anggota DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin mengatakan, media belajar ini kerap disalahgunakan oleh para murid.
Bukannya menunjang pembelajaran, para murid justru menggunakan aplikasi Tiktok dan Youtube untuk melihat permainan dan kehidupan selebritis.
Wahyu menuturkan, di momen Hardiknas 2023, guru dapat memberikan edukasi kepada para murid soal kegunaan media Tiktok dan Youtube sebagai media belajar.
Selain itu, diperlukan juga peran orang tua untuk mengawasi penggunaan gadget anak di luar sekolah (rumah).
Tak lupa, ia mengajak seluruh murid untuk memanfaatkan media sosial untuk belajar dan berkreasi meningkatkan ilmu pengetahuan.
“Hanya saat ini konsep Merdeka Belajar disalah artikan, siswa dibiarkan mengeksplorasi di internet secara bebas dan kebablasan, bukannya belajar mereka hanya main Tiktok. Saya ajak adik-adik semua manfaatkan medsos untuk menimba ilmu,” katanya, Rabu (3/5/2023).
Ketua Komisi II DPRD Kepri itu berharap, catatan ini bisa menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh stakeholder pendidikan di Kepri.
Kondisi ini perlu segera diatasi untuk menciptakan sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih di Kepri.
“Saya minta ini menjadi tugas kita bersama, guru dan orang tua harus bekerja sama agar media belajar dapat digunakan sesuai peruntukannya,” ujarnya.
Selain media belajar, politisi PKS itu juga memberikan catatan terhadap pengelolaan pendidikan kejuruan di Kepri.
Menurutnya, sekolah kejuruan masih minim pelatihan dan praktikum, sehingga belum mampu untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan kompeten.
Wahyu menerangkan, seharusnya pelatihan dan kunjungan ke pabrik menjadi muatan wajib di SMK.
Selain itu, untuk menciptakan tenaga kerja terlatih, pemerintah perlu memperbanyak program pelatihan dengan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada.
“SMK saya dorong program pemagangan, visit factory, pelatihan dan praktikum harus diperbanyak. Sehingga terjun langsung ke industri,” tambahnya.
