BATAM | WARTA RAKYAT – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Wahyu Wahyudin meminta investasi Rp381 triliun di Pulau Rempang, Batam tidak merugikan warga sekitar.
Politisi PKS itu tidak menampik bahwa ia mengapresiasi kehadiran investasi ratusan triliun di Kota Batam.
Namun, ia meminta ada jaminan dari pemerintah dan investor bahwa tidak akan ada penggusuran terhadap warga, jikapun harus digusur maka harus ada ganti rugi.
“Kita mengapresiasi tentunya investasi ini, namun satu catatan penting masyarakat sekitar tidak boleh dirugikan, intinya masyarakat nggak mau digusur, jika memang terpaksa saya berharap harus ganti untung, jangan sampai masyarakat dirugikan dari investasi besar ini,” katanya, Senin (24/3/2023).
Anggota DPRD Kepri Dapil Bulang, Galang, Nongsa, dan Sei Beduk itu mendorong adanya dialog antara perusahaan dan warga sekitar.
Perusahaan harus memprioritaskan pemuda tempatan sebagai tenaga kerja dan mendorong tumbuh kembang pelaku UMKM.
“Saya apresiasi jugalah perusahaan yang sudah mengajak masyarakat dialog, jangan sampai masyarakat Pulau Rempang dan sekitarnya dirugikan,” ujarnya.
Sebelumnya, Kemenko Ekonomi RI melaunching Pengembangan Kawasan Rempang KPBPB Batam sebagai The New Engine of Indonesia Ekonomic Growth di Jakarta Pusat, Rabu (12/4/2023).
Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartanto menuturkan, perluasan pengembangan kawasan merupakan bagian dari pengembangan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun dalam rencana induk Pengembangan KPBPB BBK yang diharapkan Keppres nya segera ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.
“Jadi Keppres nya sudah kita siapkan seperti yang diharapkan Gubernur, karena memang kalau kita bangun jembatan, ada permasalahan. Kalau di Bintan bebas bea, namun Bintan tidak, maka mobil tidak bisa jalan. Jadi itu masalah teknis lapangan yang harus kita selesaikan,” tuturnya.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mendukung peluncuran Pengembangan Kawasan Rempang KPBPB Batam sebagai The New Engine of Indonesia Ekonomic Growth yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.
Dalam sambutannya, Ansar menerangkan, Kepri berada di posisi strategis, yakni berada di salah satu dari 4 choke point perdagangan dunia dan merupakan salah satu dari 4 jalur penting perhubungan Indonesia.
“Pemerintah Pusat telah melahirkan berbagai kebijakan khusus di Provinsi Kepri dan kami tentunya perlu memberikan apresiasi yang tinggi khususnya kepada Menko Perekonomian bapak Airlangga Hartanto,” terangnya.
Pada 2022 lalu, berkat berbagai kebijakan dari pemerintah pusat, nilai investasi di Kepri mencapai Rp18,2 triliun, dengan jumlah dari Penanaman Modal Asing (PMA) Rp13,403 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp4,817 triliun.
Untuk itu, Ansar sangat mendukung peluncuran Pengembangan Kawasan Rempang KPBPB Batam dengan harapan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pengembangan Rempang pada masa yang akan datang.
Selain itu juga akan memperhatikan kondisi lingkungan dan mengatur semua aspek agar tercipta kota baru yang hijau, nyaman dan menarik minat warga asing untuk tinggal di kawasan ini.
“Pengembangan Kawasan Rempang juga diharapkan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan pendekatan menjembatani masa lalu, masa kini, dan masa depan,” ujarnya.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menyebutkan bahwa ia telah menjalankan program inisiasi BP Batam dengan swasta dalam hal ini PT. MEG untuk tanah seluas 22.000 Ha di wilayah Barat dan 21.000 Ha di wilayah Timur.
Untuk pengembangan Rempang, BP Batam juga telah mengajukan proposal permohonan hak pengelolaan pada kawasan area penggunaan lain sebanyak 15 permohonan, dengan total luas 563,2 Ha kepada Menteri ATR/BPN.
Selain itu, BP Batam juga mengajukan permohonan penurunan status hutan yang merupakan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 7.572 Ha kepada Menteri LHK, dan telah mendapatkan persetujuan. (*)
