TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) setiap tahunnya menyelenggarakan Musyawarah
Nasional (Munas) untuk menetapkan posisi struktural setahun aliansi satu tahun ke depan.
Memasuki
tahun 2023 menandakan bahwasannya tahun ini perlu diselenggarakan kegiatan Musyawarah Nasional
BEM SI yang ke-XVI, namun dalam wacana penyelenggaraan Musyawarah Nasional BEM SI yang
ke-XVI timbul berbagai penolakan terhadap rencana pelaksanaan Musyawarah Nasional BEM SI KeXVI
yang rencananya akan dilaksanakan di Kota Solo.
Berbagai penolakan ini dihadirkan oleh 7
Wilayah Sah yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia (Wilayah BSJB, SUMBAGUT,
SUMBAGSEL, ACEH, PAPUA, SULAWESI, BALI) dimana 7 Wilayah ini menyatakan menolak
pelaksaaan Musyawarah Nasional ke-XVI di Solo.
Hal tersebut terjadi lantaran terjadinya deadlock pada Forum Konsolidasi Pengurus Inti BEM
SI Kerakyatan yang diselenggarakan pada Rabu, 23 Februari 2023, di Wisma PUTK Ciwidey Bandung,
Jawa Barat. Terdapat 4 dari 12 Wilayah Anggota BEM SI Kerakyatan menyatakan untuk Walk Out
dari forum lantaran terjadinya arogansi dari Koordinator Pusat dan beberapa wilayah yang bersikeras melaksanakan musyawarah nasional di Solo.
Forum Konsolidasi Pengurus Inti BEM SI Kerakyatan ini diselenggarakan dalam rangka sebagai bentuk penguatan dan evaluasi BEM SI Kerakyatan periode 2022 menuju musyawarah nasional ke-XVI, dalam pelaksanaan forum banyak terjadi proses evaluasi mulai dari evaluasi tehadap Koordiator Pusat, penyikapan Isu yang dilakukan oleh Koordinator Isu, hingga pelaksanaan Musyawarah Nasional ke-XVI.
Forum Konsolidasi Pengurus Inti BEM SI Kerakyatan mulai memanas ketika membahas
mengenai pelaksanaan Musyawarah Nasional ke-XVI, dimana terjadi berbagai polemik terhadap
pelaksanaan Musyawarah Nasional yang akan dilaksanakan di Solo. Mulai dari problematika kesiapan
kepanitiaan, kesiapan teknis, sentral konsentrasi kekuatan rezim politik, hingga penjadwalan
pelaksanaan munas yang bertepatan dengan hari buruh internasional.
Menyikapi problematika tersebut, karena tidak ditemukannya jawaban maupun solusi dari
permasalahan yang ada mengenai urgensi untuk melaksanakan Musyawarah Nasional ke-XVI di Solo,
membuat Koordinator Pusat mengambil keputusan untuk mengambil alih forum dan menginstruksikan
dalam waktu 7×24 jam agar masing – masing wilayah dapat konsolidasi terlebih dahulu.
Menanggapi instruksi dari Koordinator Pusat yang normatif dan tidak menyelesaikan masalah
menimbulkan tanggapan kritis dari berbagai wilayah sah yang tergabung dalam Aliansi BEM SI
Kerakyatan. Dimana berbagai wilayah menyatakan bahwasannya setiap Koordinator Wilayah yang
hadir ke forum merupakan representasi sah dari wilayah yang sudah mengetahui tujuan dari agenda
Forum Konsolidasi Pengurus Inti BEM SI Kerakyatan dan tentunya sudah melaksanakan forum di
tingkat wilayah untuk ditindaklanjuti dalam forum tingkat nasional yang pada kesempatan kali ini
dilaksanakan di Wisma PUTK Ciwidey Bandung, Jawa Barat.
Sehingga dinilai menyatakan untuk kembali melaksanakan forum konsolidasi ditingkat wilayah
merupakan upaya-upaya untuk membuat forum ditingkat nasional deadlock dan sangat tidak sesuai
dengan prinsip aliansi, hal ini membuat 4 Wilayah Sah yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh
Indonesia (Wilayah BSJB, SUMBAGUT, SUMBAGSEL, ACEH) untuk melakukan Walk Out dari
forum.
Dan membuka ruang seluas-luasnya secara demokratis kepada kampus yang ingin bergabung
dan berjuang bersama Aliansi BEM Seluruh Indonesia yang memiliki kepentingan bersama untuk terus
Konsisten berjuang atas kepentingan bersama dan mengawal isu kerakyatan bersama gerakan rakyat
lainnya. Untuk ikut serta dalam melaksanakan Musyawarah Nasional ke-XVI di Universitas Maritim
Raja Ali Haji (UMRAH), Kepulauan Riau, Indonesia.
