BATAM | WARTA RAKYAT – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Sirajudin Nur, mendorong pemerintah daerah agar memiliki dokumen peta jalan (roadmap) di kabupaten / kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.
Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara di Forum Rapat Kordinasi Kesejahteraan Sosial Kepulauan Riau yang diselenggarakan Dinas Sosial Provinsi Kepri dan dihadiri seluruh Dinas Sosial Kabupaten / Kota.
“Kami mendorong Pemda memiliki Dokumen Peta Jalan (roadmap) guna menjamin keberlanjutan program penanggulangan masalah sosial,” ujar Sirajudin Nur, Sabtu (04/02/2023)
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan program yang mengarah pada pembentukan masyarakat yang produktif dan perubahan pola pikir perlu menjadi fokus utama berbanding program program yang terkesan “bermurah hati” atau sekedar siasat politik untuk meredam gejolak sosial.
Selain itu, lanjutnya, masalah sosial jika tidak ditangani secara benar akan menimbulkan dampak negatif yang dapat mengganggu jalannya pembangunan di Kepulauan Riau.
“Diantara isu yang kami kemukakan mengenai komitmen, konsistensi, dan political will Pemda yang belum maksimal dalam menanggulangi resiko resiko sosial yang dihadapi masyarakat (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketelantaran dan disabilitas),” imbuhnya.
