BATAM | WARTA RAKYAT – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Wahyu Wahyudin menyoroti fenomena minyak goreng bersubsidi merk Minyakita yang langka di pasaran.
Wahyu mengatakan pemerintah dalam hal ini Bulog mesti memastikan ketersediaan pasokan Minyakita.
Menurutnya kelangkaan Minyakita akan mengerek harga minyak goreng di pasaran, apalagi Minyakita sangat digemari masyarakat kelas menengah ke bawah.
“Saya baca di media, Minyakita langka di Tanjungpinang, Bintan, hingga Natuna. Ini harus dijaga pasokan nya, kalau tidak, bisa melambung seperti yang kemarin-kemarin,” katanya, Senin (6/2/2023).
Diketahui, saat ini, Minyakita kemasan botol dibanderol dengan harga Rp14.000 per liter, namun akibat kelangkaan, tak sedikit pedagang yang menjual hingga Rp16.000 per liter.
Harga Minyakita lebih mahal juga ditemui di daerah pelosok yang jauh dari ibukota.
Selain Bulog, politisi PKS itu meminta agar pemerintah mengawasi pasokan crude palm oil (CPO).
Menurutnya, kelangkaan tidak akan terjadi apabila perusahaan sawit menjalankan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri seperti yang diatur dalam domestic market obligation.
“Menuju Ramadhan, pemerintah harus serius memastikan pasokan yang cukup untuk memenuhi permintaan logistik,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Disperindag Kabupaten Natuna, Marwan Saputra mengeluhkan kelangkaan Minyakita.
Bahkan, Disperindag akan menyurati Bulog Ranai untuk mempercepat pengiriman Minyakita.
Marwan mengungkapkan, Minyakita sudah langka sejak satu bulan lalu akibat produksi minyak goreng yang tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.
“Di Natuna kosong sudah sejak sebulan lalu. Kalau pun ada, tidak terlalu banyak. Mungkin produksinya tidak mencukupi,” katanya, Senin (06/02/2023).
Marwan mengusulkan agar Bulog menggunakan tol laut untuk mempercepat pengiriman Minyakita jika sudah tersedia dari pusat.
Ia mengaku khawatir, kelangkaan Minyakita akan menyebabkan pedagang bisa menaikkan harga melampaui HET.
“Sebenarnya dari pemerintah HET Rp14 ribu. Tapi kalau kosong, mereka bisa naik sendiri. Kita tak bisa permasalahkan HET karena mereka ambil upah angkut dan biaya lainnya,” tuturnya.
