JAKARTA | WARTA RAKYAT – Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk memaksimalkan informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai peringatan dini dan mitigasi bencana. Hal tersebut disampaikannya
“Yang pertama, antisipasi bencana, cuaca ekstrem, dan yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas. Agar kita semuanya memberikan perhatian, memaksimalkan informasi cuaca dari BMKG sebagai peringatan dini dan juga mitigasi bencana di seluruh daerah yang memiliki potensi bencana harus diperhatikan,” kata Presiden saat memimpin SKP.
Dengan beberapa kejadian bencana alam, misalnya gempa bumi di Cianjur dan erupsi Gunung Semeru, Presiden ingin memastikan bahwa negara betul-betul hadir dalam penyaluran bantuan dan rekonstruksi bangunan terdampak.
Hal kedua yang disampaikan oleh Kepala Negara adalah mengenai kondisi perekonomian tahun 2023. Presiden kembali mengingatkan jajarannya harus tetap hati-hati dan waspada terhadap krisis keuangan, kemungkinan ekspor yang menurun, hingga krisis pangan.
“Hati-hati mengenai ini, karena nanti bisa larinya pada masalah sosial dan politik. Sehingga utamanya yang berkaitan dengan beras betul-betul hitung-hitungannya itu, betul-betul hitung-hitungan lapangan. Jangan sampai perhitungan kita keliru, sehingga kita tidak menyiapkan reserve (cadangan) dan pada suatu titik cadangan kita habis, dilihat oleh pedagang, dan akhirnya harga beras pasti akan naik. Ini supply dan demand pasti akan menyimpulkan itu,” ungkapnya.
Presiden Jokowi melanjutkan, di tengah situasi dunia yang masih tidak baik-baik saja ini, maka kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak harus di kalkulasi.
“Kuncinya, sekali lagi, kolaborasi antara kementerian dan lembaga, dan jangan terjebak pada ego sektoral, melakukan konsolidasi data, konsolidasi policy, dan juga konsolidasi dari pelaksanaan atau implementasi,” tambahnya.
Hal yang ketiga yang disampaikan Presiden ialah berkaitan dengan strategi besar di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergejolak.
“Saya ingin mengingatkan kembali yang berkaitan dengan konsumsi, peningkatan konsumsi, terutama yang berkaitan dengan belanja-belanja dari pemerintah, belanja APBN, belanja APBD, belanja BUMN harus diikuti, dikontrol agar bisa menaikkan konsumsi masyarakat. Sehingga yang namanya pembelian produk-produk dalam negeri itu wajib, tidak bisa ditawar lagi,” katanya.
