TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjungpinang gelar paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Tanjungpinang atas pandangan fraksi DPRD Tanjungpinang terhadap Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023, Senin (21/11/2022).
Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I Noviandri Fatir didampingi Wakil Ketua II Hendra Jaya dan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Zulhidayat, Kepala OPD, Camat dan Lurah.
Rahma mengucapkan terimakasih kepada seluruh Anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang telah memberikan dukungan berupa kritikan, saran dan tanggapan kepada Pemko Tanjungpinang.
“Dukungan berupa kritikan, saran dan tanggapan kepada Pemko dengan harapan ke arah kemajuan pembangunan pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat dari sisi pengelolaan keuangan daerah, program kebijakan pemerintah dan kegiatan pelayanan masyarakat serta hal-hal yang menyangkut kepentingan kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Dalam jawaban atas pandangan fraksi-faksi ini, Rahma menyampaikan, penerimaan pembiayaan pada APBD diproyeksikan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
Untuk perhitungan perkiraan besaran SILPA tahun anggaran 2022 memperhatikan perkiraan pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah, penerimaan pendapatan transfer baik berasal dari transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Menurutnya, besaran SILPA juga dipengaruhi oleh penghematan belanja baik itu melalui belanja operasi, belanja modal, sisa penggunaan belanja tidak terduga, sisa belanja lainnya, berupa sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dan sisa dana bos.
“Besaran SILPA juga turut dipengaruhi oleh koefisien harga yang terbentuk dalam SSH di dalam SIPD. Hal-hal inilah yang diprediksikan menyebabkan cukup tingginya proyeksi silpa pada tahun anggaran yang bersangkutan,” ucapnya.
Selanjutnya, dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan, pengangguran dan pemulihan ekonomi masyarakat kota tanjungpinang, pada APBD 2023 telah disiapkan strategi-strategi kongkret.
Diantaranya melalui program-program pemberian bantuan sosial di dinas sosial, bantuan beasiswa/akses pendidikan di dinas pendidikan, pemberian jaminan kesehatan, penguatan sumber daya perempuan serta ekonomi perempuan, pemenuhan akses air bersih dan sanitasi serta fasilitas umum, pemenuhan rumah layak huni, serta pemenuhan pendistribusian logistik di dinas perdagangan dan perindustrian.
Mengenai target pendapatan daerah (PAD), lanjut Rahma, Pemko Tanjungpinang mempunyai keinginan yang sama untuk lebih meningkatkan PAD melalui optimalisasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.
Rahma mengungkapkan, ada beberapa upaya yang sedang dilakukan untuk meningkatkan PAD tersebut yaitu memberikan apresiasi kepada wajib pajak berupa hadiah atas kepatuhan dan tepat waktu dalam membayar pajak. Memberikan kemudahan terhadap laporan wajib pajak dengan menggunakan fasilitasi aplikasi online sehingga lebih efesien dan efektif.
Selain itu juga Pemko Tanjungpinang mengalokasikan anggaran untuk melakukan kajian dan inventarisasi potensi yang dapat meningkatkan PAD serta pemutakhiran data terutama pada wajib pajak bumi dan bangunan.
“Pemko Tanjungpinang selalu berupaya meningkatkan pendapatan daerah serta melakukan kajian-kajian yang lebih dalam untuk menggali potensi pendapatan daerah,” ucapnya.
