TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Wahyu Wahyudin meminta Gubernur Ansar Ahmad segera membentuk Tim Investasi Daerah.
Tim diketuai langsung oleh Gubernur dan beranggotakan 14 Kepala OPD yang bersinggungan dengan investasi.
Wahyu mengatakan, Tim Investasi Daerah akan memetakan potensi investasi Kepri dan Kabupaten/Kota berdasarkan kajian atau Investment Project Ready to Offer (IPRO) untuk ditawarkan ke investor lokal maupun luar negeri.
Kajian melibatkan konsultan yang rekam jejaknya tidak diragukan lagi dan sudah berpengalaman di bidangnya.
“Hampir semua OPD belum memiliki data potensi investasi, gimana kita mau meyakinkan investor jika datanya saja kita tidak punya,” katanya, Kamis (3/11/2022).
Wahyu menerangkan, selama ini investasi di Kepri belum optimal lantaran seluruh OPD tidak berkoordinasi dengan baik.
Dengan bergabung dalam satu wadah, tim akan bekerja optimal dan searah dalam menyusun kajian dan promosi investasi.
“DPM-PTSP harus berperan sebagai leading sektor dalam pembentukan TID ini karena mereka yang paham soal investasi,” terangnya.
Selain itu, tim ini juga akan menggodok perjanjian kerja sama dengan investor.
Investasi harus memprioritaskan warga Kepri sebagai tenaga kerja dan berhak mendapatkan upah dan tunjangan yang layak.
Dengan perjanjian kerja sama ini, investasi yang masuk ke Kepri akan selektif dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
“Banyak investasi yang masuk ke Kepri, tapi tidak sedikit pula yang mengorbankan kesejahteraan rakyat, ada yang gajinya di bawah UMK, dan ada pula yang tidak mendapatkan jaminan kematian saat kecelakaan kerja,” ucapnya.
Politisi PKS itu mengaku berkeinginan agar pembangunan di Kepri tidak lagi menggunakan APBD, namun melalui investasi.
Ia optimis ini akan tercapai jika investasi yang ditanamkan merupakan investasi padat modal dan padat karya.
“Ini pekerjaan besar, kita mulai dari nol, namun saya optimis ini tercapai jika investasi padat modal dan padat karya,” tambahnya.
