TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Temuan gagal ginjal akut pada anak yang diduga disebabkan paracetamol sirop kian meresahkan.
Penyakit ini telah merenggut 118 anak di Indonesia, 3 diantaranya ada di Provinsi Kepulauan Riau.
Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Sirajudun Nur pun meminta agar pemerintah memberikan santunan kepada keluarga korban.
Menurutnya, fenomena gagal ginjal akut ini merupakan akibat kelalaian pemerintah dalam mengawasi produksi dan peredaran obat-obatan.
“Karena kelalaian pemerintah, harus disantuni para korban. Harus dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait kasus gagal ginjal terhadap anak,” katanya, Sabtu (22/10/2022).
Politisi PKB itu meminta pemerintah melalui BPOM RI melakukan investigasi secara menyeluruh dan memeriksa semua anak yang memiliki rekam medik gagal ginjal akut.
Ia menegaskan, BPOM RI harus menindak tegas perusahaan obat paracetamol sirop dan sejenis yang mengandung dietilen glikol (DEG) dan etilen glikol (EG).
“Bisa dijerat pidana kalau terbukti ada kandungan yang membahayakan keselamatan seperti mengacu pada UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,” tegasnya.
Anggota DPRD Kepri 2 periode itu pun meminta agar pemerintah melakukan reformasi terhadap pengawasan makanan dan obat. Pengawas harus berkualitas dan kompeten.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah menempatkan pengawas secara permanen di pusat produksi untuk mengantisipasi kejadian serupa terulang lagi.
“Meniru apa yang dilakukan Food and Drug Administration (FDA) di Amerika yang menempati petugas di perusahaan produsen dan diawasi secara ketat saat produksi berlangsung. Jadi sifatnya tidak menunggu produsen untuk di uji sample produknya. Ini nyawa, jadi harus sungguh-sungguh di awasi,” ucapnya.
