TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Sekretaris Daerah Kepulauan Riau, Adi Prihantara memastikan akan mengusulkan pembentukan kawasan pertanian terpadu menjadi prioritas di APBD tahun 2022.
Itu ia sampaikan saat wawancara doorstop dengan awak media di Kantor DPRD Kepri, Senin (17/10/2022).
“Iya bakal diajukan, kalau hari ini baru membahas pendapatan, setelah pendapatan baru penerimaan, belanja, setelah itu baru strategi memenuhi RKPD maupun RPJMD,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Ansar Ahmad menyebut, kawasan pertanian terpadu membutuhkan lahan ratusan hektar.
Lahan tersebar di Kota Batam seluas 60 hektar, Tanjungpinang 5 hektar, Kabupaten Karimun 50 hektar, Natuna 55 hektar, Lingga 13,25 hektar, Bintan 50 hektar, dan Kabupaten Anambas 49 hektar.
Kawasan pertanian ini akan ditanami dengan komoditas yang rentan mengalami inflasi seperti bawang, cabai, dan tomat.
Pemprov Kepri bersama Kabupaten/Kota akan menjamin tersedianya bibit dan pupuk gratis melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Nanti kita dalami lagi BTT kita berapa, Kabupaten/Kota berapa, dipetakan sama-sama supaya hasilnya efektif,” ujarnya, Senin (22/8/2022).
Perlu diketahui, pembentukan kawasan pertanian terpadu ini merupakan usulan Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin.
Tidak hanya ratusan hektar, Wahyu mengusulkan 1.000 hektar di tiap Kabupaten/Kota.
Menurutnya, dengan kawasan pertanian terpadu, Kepri akan swasembada pangan minimal 30 persen.
Selain itu, jumlah penduduk miskin akan berkurang karena diberdayakan di kawasan pertanian dan peternakan terpadu.
“Inflasi akan berhasil ditekan jika kita sudah punya kawasan terpadu ditambah masyarakat memanfaatkan pekarangan untuk berkebun,” tuturnya, Rabu (22/6/2022).
