TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin meminta pemerintah pusat dan daerah tetap menganggarkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM di tahun 2023.
Ia mengatakan, kenaikan BBM subsidi berdampak pada meningkatnya tarif transportasi umum, kebutuhan pokok, dan berpotensi menyebabkan inflasi.
“Sudah nampak dampak kenaikan BBM subsidi,” katanya, Minggu (2/10/2022).
Kendati demikian kata Wahyu, kebijakan ini hanya diperlukan jika pusat enggan menurunkan harga BBM subsidi.
“Kita evaluasi, kalau harga BBM tidak diturunkan, harus dibicarakan lagi soal BLT,” tuturnya.
Ia juga meminta agar Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan aspirasi masyarakat dan mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM subsidi ke pemerintah pusat.
“Pemprov harus menyurati pusat kalau mahasiswa dan masyarakat menolak kenaikan BBM subsidi,” pintanya.
