TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin mendukung buruh yang menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Menurutnya, besaran UMK saat ini sudah tidak mampu mengakomodir kebutuhan hidup masyarakat.
Wahyu menyebut, di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok dan naiknya harga BBM subsidi, idealnya UMK Kota Batam sebesar Rp5 juta.
“Kalau secara ekonomi, bagi pengusaha memang ideal, tapi bagi buruh tidak. Di Batam itu tidak cukup gaji Rp4 jutaan, paling tidak Rp5 juta,” katanya, Jum’at (30/9/2022) kemarin.
Politisi PKS itu menuturkan, jika Gubernur Ansar Ahmad menolak menaikkan BBM subsidi maka Pemprov harus memberikan kompensasi berupa bantuan langsung tunai (BLT).
Bantuan ini akan menjadi tambahan pendapatan bagi buruh dan dapat digunakan untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga.
“Atau berikan bantuan secara merata dan menyeluruh bagi serikat buruh,” tuturnya.
Wahyu menambahkan, selain menaikkan besaran UMK, Ansar juga perlu untuk menyuarakan aspirasi buruh yang menolak kenaikan BBM subsidi.
BBM subsidi kata Wahyu sangat membebani daya beli masyarakat, harga kebutuhan pokok semakin mahal dan menyebabkan inflasi.
“Pak Gubernur harus suarakan buruh soal kenaikan BBM yang berdampak pada semakin mahalnya kebutuhan layak hidup,” tambahnya. (*)
