TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Sirajudin Nur meminta pemerintah menghapuskan antigen dan PCR sebagai syarat perjalanan.
Itu menyusul habisnya stok vaksin Covid-19 di sejumlah Kabupaten/Kota di Kepri.
“Mengenai kewajiban antigen dan PCR ini sebaiknya di tiadakan dulu, kan nggak mungkin kita membatasi aktivitas warga yang belum vaksin, sementara vaksinnya tidak tersedia,” katanya, Kamis (22/9/2022).
Sirajudin menuturkan, permasalahan stok vaksin habis tidak hanya terjadi di Kepri, hampir menyeluruh di seluruh daerah di Indonesia.
Ia pun meminta Dinas Kesehatan Kepri mendesak pusat untuk segera mengirimkan stok vaksin Covid-19.
“Karena itu kita minta Dinkes Kepri untuk aktif mendesak pemerintah pusat untuk mengirimkan vaksin ke Kepri. Presiden juga sudah mewanti-wanti ke Kemenkes agar mempercepat distribusi vaksin ke daerah,” tuturnya.
Politisi PKB itu turut menyayangkan Pemprov Kepri dan Kabupaten/Kota yang tidak dapat memprediksi ketersediaan vaksin Covid-19.
Menurutnya, seharusnya Pemprov Kepri dan Kabupaten/Kota menetapkan pelayan medik, lansia, petugas publik yang rentan terpapar Covid-19 sebagai kelompok prioritas penerima vaksin.
“Harusnya Pemprov dan Kabupaten/Kota mengambil kebijakan prioritas bagi kelompok beresiko tinggi dulu, misalnya pelayan medik, lansia, petugas publik. Tapi ini kan tidak dilakukan.” tutupnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, Elfiani Sandri mengungkapkan bahwa pihaknya menghentikan kegiatan vaksinasi karena stok vaksin Covid-19 habis.
“Terakhir kita melayani vaksinasi pada Sabtu pekan kemarin,” katanya, Rabu (21/9/2022).
Elfiani menerangkan, kekosongan stok vaksin tidak hanya terjadi di Tanjungpinang namun merata di seluruh Kabupaten/Kota di Kepri
Ia pun masih menunggu kepastian kedatangan stok vaksin dari Dinas Kesehatan Kepri.
“Belum tahu kapan datangnya, masih menunggu info lah dari Provinsi,” tambahnya.
