TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Reni, SE mengungkapkan prihatin dengan nasib penghapusan tenaga honorer yang diwacanakan olah MenPAN-RB.
Ia menyebut akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tanjungpinang untuk mencari solusi dari kebijakan yang akan diterapkan pemerintah.
“Memang Itu kebijakan dari pusat. Tentu kita di daerah akan mencari solusinya seperti apa,” ujar Reni, Selasa (7/6/2022).
“RDP akan kita gelar dalam waktu dekat. Kendala yang ada akan kita coba konsultasikan ke pusat,” lanjutnya.
Menurutnya, persoalan ini memang harus ditanggapi serius dari semua pihak termasuk DPRD.
Apalagi kata Politisi Hanura itu, selama ini tenaga honorer sudah banyak membantu Pemko Tanjungpinang.
“Saya percaya kinerja mereka juga dibutuhkan oleh Pemko Tanjungpinang,” ungkapnya.
Oleh karenanya, sambung dia, mengenai persoalan ini tentu harus dicari jalan keluarnya seperti apa.
“Kita cari jalan keluar yang tidak melanggar aturan. Supaya honorer ini tidak kehilangan pekerjaan,” pungkasnya.
