TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2022 untuk rencana pembangunan pada tahun 2023, di Aula Wan Sri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Kota Tanjungpinang, Rabu (30/3/2022).
Pembukaan musrenbang ini pun dilakukan dengan pemukulan gong oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad.
Dalam sambutannya, Ansar menyampaikan ada tiga prioritas pembangunan Provinsi Kepri tahun 2023 mendatang.
Pertama, optimalisasi potensi perekonomian daerah. Diantaranya, peningkatan PDRB sektor konstruksi, industri pengolahan dan sektor perdagangan. Kemudian, peningkatan pemanfaatan sektor pertanian dan peningkatan PAD.
Kedua, pembangunan infrastruktur wilayah. Diantaranya, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pembangunan antar pulau dan pesisir.
Ketiga, pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya. Diantaranya, penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi, peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan, manajemen ASN yang profesional, mutu dan akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta harmonisasi antar umat dan beragama.
“Usaha akan kita lakukan bersama-sama, tentunya apapun keberhasilan, apapun kekurangan harus kita dorong dengan tetap berkolaborasi,” ujar Ansar.
Selain itu, Ansar juga mengajak forkompimda, para wali kota, bupati, dan seluruh tokoh masyarakat bisa bersama mewujudkan skala prioritas pembangunan di masa mendatang.
Sementara, Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Endang Abdullah yang hadir dalam acara ini, mengatakan pelaksanaan musrenbang tingkat provinsi Kepri merupakan momentum strategi dalam menyelaraskan dan menyepakati program, kegiatan, indikator maupun target kinerja yang telah disusun dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kota Tanjungpinang 2023.
“Keluaran hasil dalam pembahasan musrenbang provinsi Kepri nanti dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan RKPD kota Tanjungpinang 2023,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Barenlitbang) Provinsi Kepri, Andri Rizal dalam laporannya menyampaikan, Musrenbang sebagai salah satu tahapan proses pembangunan daerah yang wajib dilakukan sesuai arahan pemerintah pusat.
Menurutnya, Musrenbang juga sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 dengan tujuan terciptanya sinkronisasi dan sinergitas melalui masukan dan usulan masyarakat dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan dalam pembangunan.
“Dapat kami sampaikan juga ada 277 peserta yang hadir secara langsung, dan 985 peserta hadir secara virtual. Baik dari perwakilan provinsi, instansi vertikal, organisasi provinsi, tokoh agama, adat, dan lainnya,” ujarnya. (Dinas Kominfo).
