TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Anggota DPRD Kepulauan Riau (Kepri) dari Partai Hanura, Uba Ingan Sigalingging nilai kinerja Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Marlin Agustin berjalan buruk sejak dilantik 8 bulan lalu.
Anggota Komisi I DPRD Kepri yang akrab disapa Uba ini mengatakan bahwa dirinya melihat dari segi kordinasi, peningkatan kinerja dan juga penguatan kelembagaan di Pemprov Kepri, perjalanannya tidak maksimal.
Dijelaskannya, tidak maksimalnya peningkatan kinerja di Pemprov Kepri tersebut dikarenakan hubungan Gubernur dan Wakil Gubernur yang terlihat tidak harmonis.
“Hampir di banyak kegiatan apa yang dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur berjalan sendiri-sendiri. Wakil Gubernur yang seharusnya mengurusi masalah internal di Pemprov Kepri akan tetapi malah banyak berkegiatan diluar,” kata Uba, Sabtu (13/11/2021).
Diumpamakannya, hal tersebut seperti kapal yang memiliki dua mesin dengan arah yang berbeda. Hal ini pun menyebabkan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Pemprov seperti terbengkalai.
“Yang terjadi adalah pengaruh perebutan kewenangan di dalam melaksanakan tugas di masing tingkatan. Disisi lain, OPD juga tidak kondusif karena hubungan kinerja yang jauh dari yang kita harapkan. Ini tentu merugikan pemrov sendiri dalam meningkatkan preforma kerja. Tidak heran jika staff khusus lebih dominan dalam banyak hal kebijakan di Pemprov Kepri,” ujarnya.
Selain itu, Uba turut menilai Ansar setengah hati dalam mengedepankan Hak Daerah dan hanya tertitik fokus pada perencanaan pembangunan jembatan Batam – Bintan.
“Seharusnya di Kepri, Gubernur terus mengejar terkait pejingkatan PAD dan khususnya labuh jangkar itu. Tapi disini saya lihat jika itu di gas, seperti takut pembangunan jembatan Babin dibatalkan,” lanjutnya.
Tidak berhenti disitu, terobosan-terobosan Gubernur dalam peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih minim. Bahkan hingga saat ini Pemprov Kepri hanya bertumpu pada PAD pajak kendaraan bermotor. Sedangkan dari sektor kelautan tidak kelihatan.
“Saya di rapat banggar secara khusus meminta Pemprov Kepri melakukan kajian secara serius untuk mencari sumber-sumber untuk tingkatkan PAD karena faktanya kita hanya menikmati PAD yang sifatnya given, tapi PAD dari sumber lainnya masih jauh yang diharapkan. Dengan itu, saya minta agar Gubernur Kepri mengevaluasi, bahkan bila perlu mengganti Kepala BP2RD,” tegasnya.
Selain itu, pesimisnya Pemprov Kepri dalam situasi pada tahun 2022 jelas terlihat dari menurunnya target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sebelumnya pada 2021 di angka Rp 3,9 triliun, namun di 2022 Pemprov Kepri hanya menargetkan APBD senilai Rp 3,8 triliun.
Hal ini jelas berbanding terbalik dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang optimis pada 2022 mendatang dengan target mencapai Rp 3,4 triliun atau naik 18 persen dibandingkan pendapatan pada APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 2,8 triliun.
“Dengan begitu, seharusnya Gubernur harus optimis untuk 2022 mendatang dan harus berjalan sesuai dengan visi – misi pemerintahannya, salah satu yang meningkatkan perekonomian masyarakat,” tutupnya.
