TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT — Pj. Sekretaris Daerah Kepulauan Riau Lamidi menegaskan seorang Pejabat Eselon III harus inovatif dan memahami serta menguasai isu-isu strategis pembangunan nasional maupun daerah.
Menurutnya, harus bisa menuangkannya dalam kertas kerja perencanaan pembangunan daerah yang dampaknya dapat dirasakan masyarakat dengan karakter penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang.
Selain itu, lanjutnya, bisa menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan isu-isu strategis pembangunan Kepulauan Riau harus dikedepankan sesuai dengan visi-misi Kepala Daerah.
Hal tersebut disampaikan Pj. Sekdaprov Kepri Lamidi saat menjadi narasumber Pelatihan Kepemimpinan Administrator angkatan VII Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, dengan Tema “Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Inovasi dan Profesional.” di Ruang Rapat Sekda lantai. 3 Kantor Gubernur, Tanjungpinang, Jum’at (16/7).
“Dalam Diklat PIM III ini, kita harus memahami isu-isu strategis pembangunan nasional, daerah dan penulisan kertas kerja dalam melahirkan inovasi yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah,” ungkap Lamidi.
Dalam pemaparan, Pj. Sekda Lamidi menjelaskan isu-isu strategis pembangunan Kepulauan Riau harus dikuasai dan dilakukan, mengingat Kepri adalah daerah Kepulauan yang sangat berbeda pembangunannya dengan daerah yang luas daratannya.
Beberapa isu strategis Kepri tersebut, yakni Pertama, pengembangan sumber daya manusia dengan diupayakannya pengembangan pendidikan vokasi, keterampilan masyarakat, SDM aparatur dan peningkatan sarana pendidikan.
Kedua, infrastruktur dimana adanya peningkatan jalan Nasional dan Provinsi, jembatan penghubung antar maupun dalam Kabupaten Kota, penyediaan waduk, DAM, sungai dan irigasi beserta pelabuhan.
Ketiga, pemerataan pembangunan di pulau-pulau, seperti penerangan listrik ke pulau-pulau, pemasangan Base Transceiver Station (BTS) dan transportasi.
Keempat, layanan kesehatan , terutama saat pandemi Covid-19 berserta berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Termasuk ketersediaan tenaga kesehatan hingga ke Pulau-Pulau, peningkatan sarana sanitasi lingkungan, renovasi RTLH dan pemberian vitamin.
Kelima, ekonomi dan investasi dengan perluasan KEK dan FTZ, peningkatan jumlah tenaga kerja, penguatan upah minimum, perluasan usaha kecil, mikro, koperasi dan BUMDes, dukungan pengembangan usahawan muda usah E-commerce, unicorn atau star up.
Dan keenam, tata kelola Pemerintahan yang bersih tentunya dengan penataan organisasi, penataan sumber daya aparatur dan layanan publik berbasis digital.
“Maka kita jadi pemimpin perlu memikirkan segala hal, di sini saudara bukan sekedar mendapatkan pengetahuan tapi mengkaji ulang, karena saudara sudah menjabat kepemimpinan Tingkat III (eselon 3),” tegasnya.
Seorang pemimpin, tambahnya harus mempunyai kemampuan kerja dengan berpikir maju, wawasan jauh kedepan, inisiatif dan inovatif sesuai tugas dan tanggungjawab dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.
