TANJUNGPINANG | Warta Rakyat – Bobby Jayanto, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepri belanja masalah dengan menjaring dan menyerap aspirasi warga di Jalan Pelantar I, Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Selasa (3/12).
Sebelum mendengar keluhan warga, terlebih dahulu Bobby Jayanto memaparkan pertanggungjawaban kinerja dirinya sejak dilantik menjadi anggota DPRD Kepri.
Kepada ratusan warga, Bobby Jayanto mengungkapkan, selama terbentuk pihaknya telah menyusun dan menetapkan Alat Kelengkapan DPRD Kepri mulai dari pembentukan Komisi, Badan Musyawarah (Bamus), Badan Anggaran (Banggar), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemmperda) dan Badan Kehormatan (BK).
Selain itu, sambung Bobby, Komisi I yang dipimpinnya yakni bidang hukum dan pemerintahan telah berkoordinasi dengan mitra Komisi I, dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepri 2020.
“Komisi I bermitra kerja dengan 10 dinas. Anggota DPRD Kepri punya 3 fungsi yaitu mengawasi pemerintahan dan pembangunan, menganggarkan pembangunan, dan membuat peraturan,” ujar Bobby dihadapan warga Selasa (3/12)
Untuk itu, lanjutnya, dalam kegiatan reses tersebut agar warga menyampaikan unek-unek, keluhan atau permasalahan di lingkungan supaya nantinya dituangkan kedalam pokok-pokok pikiran pada tahun mendatang, dan selanjutnya ditetapkan menjadi program Pemprov Kepri.
“Visi kita adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, peningkatan investasi yang kondusif, pemantapan pelayan dasar bagi masyarakat, peningkatan daya saing ekonomi, pengembangan pusat kebudayaan melayu,” pungkas Bobby dari fraksi NasDem ini.
“Inilah tugas yang tidak boleh kami abaikan,” lanjutnya.
Salah satu warga, Chandra mengatakan, berhubung peran pengawasan dan penganggaran SMA/SMK sudah menjadi kewenangan tingkat provinsi, ia beserta warga lainnya berharap agar pemprov Kepri meringankan beban orangtua murid dengan program seragam gratis bagi murid sekolah SMA/SMK
“Kalau bisa pak Bobby, seragam sekolah SMA gratis,” kata Candra.
Selain itu, lanjutnya, untuk mengatasi kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang muncul setiap tahun, warga berharap supaya pemerintah menambah ruang kelas baru (RKB).
Tidak hanya persoalan pendidikan, penyediaan dan penataan parkir di sejumlah ruas jalan raya dan sarana publik juga dikeluhkan warga.
“tolong ditata perparkiran yang semraut di jalan merdeka,” kata Warga.
Sedangkan terkait lingkungan, Sutini (60) warga setempat mengeluhkan permasalahan sampah laut yang menumpuk hingga ber ton-ton.
Hingga saat ini tumpukan sampah mengelilingi pemukiman warga sekitar pinggir laut. Warga khawatir jika tumpukan sampah tidak secepatnya dibersihkan akan berpotensi kebakaran.
“kalau sudah kedarat, kering, orang kalau buang puntung rokok bisa kebakaran,” pungkas Sutini
Sedangkan Agus Salim, selaku pedagang kedai kopi dibilangan jalan pos menginginkan adanya bantuan modal dari pemerintah kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau pelaku usaha lainnya.
Pasalnya, kata Agus Salim, untuk mengembangkan usahannya dirinya kesulitan untuk mendapatkan dana bergulir atau bantuan modal dari pemerintah.
Adapun sejumlah belanja masalah dari kegiatan reses tersebut yakni, penataan permasalahan parkir, pengembangan koperasi dan UKM, permasalahan sampah laut, pelayanan PDAM, seragam sekolah SMA gratis, kenyamanan warga di wilayah Bintan Mall, permasalahan BPJS, penyediaan tong sampah dan rusaknya sejumlah tutup parit (trotoar) sepanjang jalan merdeka.
Dari sejumlah belanja masalah, Bobby Jayanto berjanji akan menjadikan keluhan warga sebagai skala prioritas untuk dituangkan dalam pokok-pokok pikiran, dan selanjutnya akan dibuat melalui program.
“Mengenai pendidikan, saat ini kita mengganggarkan pendidikan lebih dari 20 % dan itu sudah melebihi yang ditetapkan UUD 1945,” Kata Bobby yang juga Ketua DPD Nasdem Kota Tanjungpinang ini.
“Ini semua kita tampung, secara garis besar akan kita perjuangkan. Masukan ini bagus, kami akan langsung bicarakan dengan dinas-dinas terkait. Apalagi kota kita ini Ibukota Provinsi nanti kami koordinasikan apa-apa saja yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kota. Jadi akan kami perjuangkan. Mana yang menjadi kewenangan Kota dan Provinsi akan kami pilah-pilah dulu di internal partai, karena anggota DPRD Kota Tanjungpinang ada 4 dewan dari NasDem,” ujarnya
Pewarta : Frengki
Editor. : Lestari
