BATAM | Warta Rakyat – Menjelang rapat pembahasan yang diagendakan pada Rabu, (13/11/2019) besok pukul 10.00 Wib, dokumen Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) belum juga diterbitkan.
Terkait hal tersebut, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi kepri, Uba Ingan Sigalingging pertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dalam menyiapkan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.
“Jangankan masyarakat umum, anggota dewan saja tidak bisa mengakses (dokumen KUAPPAS),” katanya, Selasa (12/11).
Bahkan akibat ketiadaan dokumen KUA-PPAS tersebut, Uba menuding Pemprov Kepri tak serius menyiapkan perencanaan anggaran tahun 2020.
“Saya rasa jika ada persoalan antara Sekda Provinsi dengan Plt Gubernur, jangan kemudian mengorbankan kepentingan masyarakat luas,” ungkapnya.
Uba yang merupakan anggota Fraksi Harapan (Hanura-PAN) ini menilai bahwa ada upaya setting agar pembahasan APBD Kepri 2020 tidak maksimal.
“Ada upaya dari kelompok-kelompok tertentu yang sengaja menutup akses informasi pembahasan APBD dari publik,” terang Uba.
Padahal jika daerah mampu menyelesaikan pembahasan rancangan APBD sebelum tanggal 30 November 2019, pemerintah pusat melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri memberikan insentif sebesar RP 4 miliar.
“Jangan nanti hanya mengejar insentif lalu mengesampingkan pembahasan penting untuk daerah selama setahun ke depan,” ujar anggota Komisi I DPRD Kepri ini.
Uba meragukan jika dalam waktu yang singkat ini DPRD dan Pemprov Kepri dapat menghasilkan rumusan APBD tahun 2020 dengan maksimal.
Sebab menurutnya, anggota dewan tidak memiliki waktu yang banyak untuk melihat potensi maupun sumber pendapatan bagi daerah yang nantinya dapat menunjang pendapatan asli daerah (PAD).
Ia menjelaskan, beberapa waktu lalu Badan Pengusahaan (BP) Batam pernah merilis bahwa potensi dari aktivitas laut mencapai Rp 1.4 triliun. Kata Uba, potensi yang perlu digali dari labuh tambat di perairan Kepri sehingga perlu dibahas se maksimal mungkin.
“Potensi seperti ini yang menurut saya harus dapat dimaksimalkan oleh Pemprov dalam merumuskan anggaran daerah,” ujarnya.
“Bagaimana pemprov bisa mengoreksi APBD setiap Kabupaten/Kota sementara APBD Provinsi saja tidak dibahas secara maksimal?,” tutupnya.
