TANJUNGPINANG | Warta Rakyat – Tidak hanya pelantar datuk, Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Reni juga akan memperjuangkan pelantar Aceng, salah satu nama pelantar dibilangan pasar ikan yang menjadi tumpuan pengayuh becak ini dalam mengais rezeki.
Pasalnya, pelantar sepanjang lebih kurang 70 meter yang terbuat dari kayu dan papan itu sudah puluhan tahun tak kunjung mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Padahal pelantar tersebut merupakan pelabuhan rakyat sebagai sarana untuk mengurai antrian bongkar muat di pelabuhan Pelantar II Tanjungpinang.
Pantauan media ini, tampak sekitar 40 anggota pengayuh becak lalu lalang menggantungkan nasibnya untuk melansir barang dari pelantar tersebut. Mulai dari umur 30 hingga 60 an tahun.
Tidak hanya tukang becak, para penambang pompong dan masyarakat juga menggunakan pelantar tersebut.
Meskipun saban hari pelantar yang mereka lalui selalu goyang dan hampir roboh, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa.
Salah satu pengurus organisasi becak, Wahyudiono mengatakan, sudah berkali-kali pelantar tersebut disurvei dan diukur pihak terkait, namun hingga kini belum ada realisasinya.
“Pelantar itu sudah ada sejak pasar berdiri. Setiap kapal masuk, kami yang berhak melansir barang-barang ke toko-toko,” Ungkapnya kepada awak media ini, Sabtu (27/7/2019)
Saat disinggung perawatan pelantar tersebut, pihaknya selalu melakukan perbaikan melalui dana iuran anggota.
“Jika kurang dana, pihak kapal mau membantu perbaikan. Bahkan dari toko-toko juga mau mambantu kalau diminta,” ujar pak Buang, sapaan akrab Wahyudiono ini.
Sementara Budi Nainggolan mengatakan, realisasi pembangunan pelantar itu jauh dari harapan, sebab ia mengetahui pengusulan pembagunan harus usulan dari warga setempat.
“Siapa sih yang tak pengen pelantar ini bagus, cuma masalahnya siapa yang ajukan? Warga setempat tidak ada tinggal disini,” keluh pengayuh becak ini sembari melansir muatan becaknya ke kapal.
Sebelumnya, Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Reni telah melakukan survei terhadap kondisi pelantar yang memprihatinkan tersebut.
Bahkan, Reni yang duduk di Komisi Infrastruktur ini mengatakan sudah berkoordinasi dengan dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Tanjungpinang, namun hal itu kewenangan dinas perhubungan Kota.
“Saya sudah pernah berkoordinasi dengan dinas PU menurut dinas ini ranahnya dishub karena merupakan pelabuhan bongkar muat,” ujar Reni, Sabtu (27/7/2019)
Meskipun demikian, jika memang sudah memenuhi unsur dan sesuai untuk dibangun, tidak ada salahnya dibangun.
“Kalau memang boleh dibangun pemko jauh lebih bagus karena pelantar itu sudah sangat tidak aman untuk dilalui apalagi dijadikan pelabuhan bongkar muat,” kata Reni yang tepilih kembali anggota DPRD Tanjungpinang untuk periode ketiga ini.
Menurut Reni, agar pelantar tersebut tidak sampai mamakan korban jiwa ia berharap supaya Pemko Tanjungpinang melakukan perbaikan.
“Yang pastinya harapan saya tentu diperbaiki supaya para tukang becak juga nyaman,” ungkapnya.
“Jangan sampai ada korban baru diperbaiki,” tutupnya.
Penulis: Prengki
