TANJUNGPINANG | Wartar Rakyat – Dinilai tidak mampu mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang melalui Badan Anggaran (Banggar) melakukan pemanggilan terhadap Pengelolah BUMD, Pelindo Cabang Tanjungpinang dan Angkasa Pura 2 Tanjungpinang, Senin (16/7/2019).
Dewan menilai capaian BUMD dalam mendorong PAD sangat lemah, sehingga menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu mengatakan Anggota DPRD melalui Banggar mengumpulkan Pelindo dan Angkasa Pura bersama BUMD untuk menemukan solusi atas penyerapan anggaran kepada PAD yang begitu minim.
Saat ini, kata Maskur, ada beberapa poin yang menjadi sorotan dari Pelindo yakni pendapatan PAD kita tidak mengalami peningkatan.
“Pendapatan Pelindo dan pass bea masuk itu jika dihitung pertahun mencapai Miliaran rupiah. Namun dari angka itu kita hanya menerima sekitar Rp 200 juta pertahun,” ujar Maskur saat dihubungi, Selasa (16/7/2019).
Tidak hanya itu, lanjutnya, saat ini banyak juga masyarakat yang mengeluhkan dengan kondisi parkiran pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP).
“Coba kamu ke parkiran SBP itu, sudah bayar parkir datang bayar karcis, masuk parkiran motor sendiri dengan kondisi yang semrawut,” ungkapnya.
Dalam RDP itu, Banggar menilai peran BUMD untuk mendorong PAD tidak mengalami peningkatan.
Maskur juga menyoroti kinerja BUMD dalam penataan dan pengelolaan pasar.
“Saat ini pendapatan dari hasil pengelolaan pasar justru tidak surplus artinya dari pasar kita tidak ada mendapat PAD,” ujarnya.
“Jika tidak ditopang dari pendapatan dana bagi hasil dari Pelindo dan Angkasa Pura maka BUMD tidak mampu mendorong PAD,” bebernya.
“Maka untuk itu kedepannya kita minta sinergi BUMD dengan pihak terkait untuk dapat gencar melakukan inovasi lah,” tutup Maskur.
Penulis : Beto
Editor : Prengki
