BINTAN Warta Rakyat – Perkembangan mekanisme pengelolaan dan penyebaran informasi terus mengalami peningkatan. Berbagai sistem pun dirancang guna melakukan pengamanan terhadap informasi yang dianggap rahasia, lebih tepatnya pemilahan informasi yang harus disimpan dengan informasi yang menjadi konsumsi publik.
Dari sisi lain, keadaan geografis juga memicu setiap pihak untuk bisa menjaga setiap informasi terkhusus lagi bagi wilayah perbatasan yang tingkat kerawanan kebocoran informasinya lebih tinggi. Berangkat dari hal itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan menggelar Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Pelayanan Kemanan Informasi bagi SDM pengelola informasi data dari semua OPD dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN RI).
Plt. Kadis Kominfo Bintan Aupa Samake, S.Kom menyampaikan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi pengetahuan lebih lanjut bagi SDM pemegang informasi untuk dapat dikelola sebaik mungkin sesuai dengan jenis informasinya. Aupa menambahkan, keamanan data menjadi hal penting yang juga harus diemban oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya.
“Kita berharap dengan upaya ini, SDM yang ada dapat melakukan lebih meningkatkan kemampuan. Selain lebih bisa menjaga kemanan, harapan ke depannya seluruh SDM yang ada justru bisa membuat inovasi serta terobosan-terobosan terkait hal ini. Tentunya melalui pembekalan-pembekalan serta pelatihan-pelatihan” ujarnya saat memimpin Fasilitasi, Selasa (30/3) di Ruang Rapat II Kantor Bupati Bintan.
Pada kesempatan ini juga diperkenalkan ‘Digital Signatures’ (Tanda Tangan Digital) dengan berbagai keunggulan. Diantaranya kemudahan dalam mengakses dokumen, menghemat waktu serta isu keamanan. Analisis SDM Aparatur Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian Kurnia Setiawan menceritakan, bahwa ini saat ini Pemerintah Daerah memang dituntut untuk dapat menyeimbangkan kemampuan Siber dengan tingkat nasional.
Lebih lanjut lagi, Agus Mahardhika Ari Laksmono selaku Sandiman Pertama pada Balai Sertifikasi Elektronik memaparkan beberapa materi terkait keamanan siber di wilayah perbatasan. Agus juga menguraikan berbagai kemungkinan permasalahan yang mungkin akan dihadapi oleh SDM pengelola informasi.
“Perlu diingat, wilayah perbatasan perlu penguatan dari berbagai elemen. Mulai dari kemanan wilayah sampai lah kemanan data dan informasi. Hal ini memang perlu diembankan kepada tenaga yang memiliki keahlian. Selanjutnya tinggal bagaimana keahlian tersebut dibina untuk dikembangkan” tutupnya.
