ACEH TENGGARA | WARTA RAKYAT – Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menetapkan langkah siaga setelah hujan berintensitas tinggi memicu banjir di sejumlah kecamatan, dalam rapat koordinasi pada Kamis (27/11/2025).
Bupati Aceh Tenggara H. M. Salim Fakhry diwakili Sekretaris Daerah, Yusrizal memimpin langsung pembahasan penanganan darurat bersama unsur Forkopimda, Para Asisten, Staf Ahli, para OPD, dan para camat.
Kepala Pelaksana BPBD Mohd Asbi melaporkan bahwa empat kecamatan menjadi wilayah terdampak utama, yakni Lawe Alas, Babussalam, Darul Hasanah, dan Ketambe. Di Kecamatan Lawe Sigala-gala, jembatan Salim Pipit putus total sehingga akses menuju Leuser terputus dan lima desa terdampak banjir.
Satu desa sudah mengungsi ke gedung sekolah karena permukiman terendam hingga ketinggian lima meter.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Tenggara, Sadli Desky, menjelaskan bahwa sedikitnya empat jembatan rangka baja mengalami kerusakan berat.
“Empat jembatan vital mengalami putus total, yaitu, jembatan Pante Dona, Jembatan Mbarung, Jembatan Natam, dan Jembatan Salim Pipit. Kerusakan dominan disebabkan abrasi kuat dan dorongan arus yang tidak pernah surut selama tiga hari,” ujar Sadli.
Ia menambahkan, sebagian jembatan mengalami kerusakan pada lantai baja, pondasi oprit, hingga tiang penyangga yang tergerus.
“Untuk sementara, prioritas kami adalah membuka jalur darurat. Di Pante Dona, kami sedang menghitung kemungkinan pembangunan jalan darurat. Namun pengerjaan sangat tergantung kondisi cuaca,” katanya.
PUPR juga mengirim tim teknis untuk memetakan ulang titik rawan serta menilai stabilitas struktur jembatan yang masih berdiri. Usai rapat, Sekda meninjau langsung lokasi banjir di Lawe Alas, Babussalam, dan Darul Hasanah. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lambat dalam merespons situasi darurat. “Bupati berpesan agar seluruh jajaran bergerak cepat. Warga sangat membutuhkan kehadiran pemerintah. Setiap laporan dari kecamatan harus segera ditindaklanjuti,” ujarnya di sela peninjauan.
Ia mengimbau masyarakat agar segera mengungsi ketika debit air meningkat, terutama bagi warga yang bermukim di bantaran sungai. “Jangan menunggu air naik. Lebih baik mengungsi lebih awal ke titik yang sudah disiapkan,” katanya. Pemkab menetapkan posko utama BPBD sebagai pusat informasi satu pintu. Posko kesehatan, posko Dinas Sosial (Tagana/TKSK), dan titik pengungsian di masing-masing kecamatan juga mulai diaktifkan.
BPBD mengerahkan dua alat berat dan menunggu laporan kebutuhan tambahan dari camat untuk membuka akses jalan yang terputus. Hingga kini, pemerintah mencatat tiga korban jiwa akibat banjir, dua meninggal, satu selamat. Sekda menegaskan seluruh data terkait korban, kerusakan, dan kebutuhan warga harus disampaikan secara sinkron dari setiap kecamatan.
“Satu informasi keluar, satu data masuk. Tidak boleh berbeda antarinstansi,” ujarnya. Pemkab Aceh Tenggara menargetkan pembukaan akses darurat di titik terputus, termasuk jalur alternatif jembatan Silayar, sembari menunggu kondisi cuaca membaik.
